Solusi strategis bagi perusahaan yang telah memiliki izin dan telah beroperasi namun belum memiliki dokumen UKL-UPL, diselesaikan secara sah, sistematis, dan sesuai perundang-undangan.
Berdasarkan kebijakan Pemerintah (termasuk SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016), setiap badan usaha maupun gedung pemerintah yang sudah eksisting namun belum memiliki UKL-UPL, diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai bentuk pemutihan administratif.
Menyesuaikan infrastruktur yang sudah terlanjur terbangun dengan standar regulasi lingkungan yang baru merupakan tantangan besar. Manajemen sering kali kesulitan menginventarisasi data pengelolaan historis untuk menyusun DPLH yang lolos pemeriksaan otoritas terkait.
Transparansi tata kelola lingkungan pada fasilitas yang telah berjalan adalah bentuk itikad baik (good faith) korporasi dalam mematuhi tertib administrasi perizinan negara.
Perusahaan membutuhkan konsultan yang mampu memetakan kondisi operasional aktual secara objektif dan merumuskannya ke dalam dokumen legal yang menjamin kelancaran bisnis tanpa interupsi.
PT. Geosentra Konsultan Indonesia siap membantu Anda memulihkan status kepatuhan fasilitas. Dengan rekam jejak mendampingi 20+ korporasi dan institusi, tim kami memiliki keahlian memformulasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan eksisting.
Tim kami melaksanakan inspeksi lapangan pada fasilitas yang sudah berjalan untuk menilai sejauh mana upaya tata kelola lingkungan (limbah, udara, air) telah diterapkan.
Berdasarkan data faktual, kami menyusun dokumen komprehensif DPLH yang memuat rencana perbaikan operasional maupun pemantauan yang sesuai dengan standar regulasi pemerintah pusat/daerah.
Kami mewakili dan mendampingi manajemen perusahaan dalam rapat koordinasi lintas instansi hingga persetujuan DPLH dan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota setempat.
Kegagalan menindaklanjuti perintah penyusunan DPLH akan berujung pada Penetapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Hal ini tidak hanya mengganggu operasional fasilitas secara hukum, tetapi juga merusak profil kepatuhan perusahaan di mata publik dan investor.
Dengan penyelesaian DPLH bersama Geosentra, perusahaan Anda menyelesaikan kewajiban historisnya (pemutihan izin) dengan sempurna. Fasilitas terhindar dari teguran otoritas, memenuhi standar evaluasi kinerja pemerintah, dan menjamin keberlanjutan kegiatan usaha tanpa hambatan birokrasi di kemudian hari.
